Kota Partisipatif, Hukum dan Politik

Description

Buku ini berisi tentang 5 hal: hukum, fenomena sosial, tata kota, kepemimpinan dan politik.

Kelima hal tersebut bersentuhan dengan fakta sosial atau hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Sebab itu, semua artikel yang ada dalam buku ini menjadi lebih mudah dipahami. Juga, artikel ini jadi ringan dibaca karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak diberat-beratkan atau bahasa orang kebanyakan.

Misalnya, dalam bab hukum, saya menulis tentang “Kewajiban Lembaga Survei Mengungkapkan Sumber Dana”. Tulisan ini, sebenarnya agal berat karena yang dibahas adalah hukum tentang tentang kepemiluan. Tapi, karena artikel tersebut dimulai dengan menampilkan contoh kerja sebuah lembaga survei, maka artikelnya menjadi ringan.
Bab hukum membahas ragam substansi hukum dan penegakannya. Di samping hukum kepemiluan, di bab ini juga dibahas tentang perspektif konstitusi tol sampai eksistensi praktik mafia peradilan.
Bab fenomena sosial membahas hal-hal aktual yang terjadi di sekeliling kita, diantaranya tentang kasus Izet yang sempat heboh, terkait usaha-usaha memulai peradaban baru, tentang pendidikan dan juga tentang kebijakan pemerintah pusat melalui tiga menteri yang mengeluarkan surat keputusan bersama yang berisi tentang larangan bagi pemerintah daerah dan sekolah-sekolah mewajibkan penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

Bab tata kota dan kepemimpinan menuliskan ide-ide tentang bagaimana seharusnya kota dikelola di bawah kepemimpinan seorang Walikota. Dalam sebuah tulisan yang berjudul “Kota Partisipatif”, saya mengungkapkan bahwa pengelolaan kota yang partisipatif adalah sebuah keniscayaan. Dalam tulisan itu saya menceritakan pengalaman pribadi bagaimana saya “dipermalukan” oleh seorang anak muda di Melbourne. Waktu saya membuang sisa es krim ke jalan raya dari atas tram. Seorang anak muda menegur saya. Dia minta saya mengambil lagi sisa es krim yang saya buang itu.

Di dalam tulisan itu saya memaknai positif tindakan anak muda itu. Itu bentuk partisipatif seorang warga menjaga kotanya agar tetap bersih. Atau, dia tidak ingin ada orang yang mengotori kotanya.

Bab politik bercerita terkait pelaksanaan pilkada gubernur/wakil gubernur tahun 2019 yang saya terlibat langsung sebagai juru bicara salah satu pasangan calon gubernur/wakil gubernur. Di dalam bab ini saya juga membahas isu seputar pengisian jabatan wakil wali kota Padang yang kosong setelah ditinggalkan Hendri Septa yang menjadi wali kota setelah Mahyeldi diangkat sebagai Gubernur Sumatera Barat.

Dalam artikel yang berjudul “Biaya Politik vs Biaya Kelakuan, saya menulis bahwa biaya politik pemilihan Wakil Wali Kota Padang yang sedang kosong tidak membutuhkan biaya politik lagi. Biaya politik sudah nol rupiah.